JAKARTA– Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dipastikan harus bebas dari unsur partai politik (parpol).

Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan pasal dalam Undang-Undang No 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang membuka peluang parpol masuk KPU-Bawaslu. Dalam putusan atas pengujian UU No 15/2011 yang dibacakan kemarin, MK menyatakan bahwa lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu memberi batasan waktu minimal lima tahun bagi para kader parpol untuk mengundurkan diri sebelum mendaftarkan diri sebagai anggota KPU dan Bawaslu.

Selengkapnya di Harian Seputar Indonesia

Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 33 tahun 2011 tentang PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, berikut ini adalah profil singkat susunan timsel tersebut:

Seiring pelaksanaan Pemilukada Gubernur (Pilgub) Jawa Timur tahun 2008 yang berlangsung hingga tiga tahap, besar kemungkinan Pemilukada Bupati (Pilbup) Kabupaten Lumajang tidak lagi beririsan dengan pelaksanan Pilgub. Untuk itu, Kpu kabupaten  Lumajang berharap ada kepastian sikap pemerintah terkait pelaksanaan pemilukada kabupaten lumajang.